Kembali Jadi Sorotan Soal Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan mulai mengebut Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020. Sabtu (22/8), selain agenda pengantar nota keuangan rancangan P-APBD, juga ada pemandangan umum dari fraksi-fraksi.

Kondisi itu pun dimanfaatkan sejumlah fraksi untuk menyoroti pemkab. Selain menilai P-APBD yang masih belum detail, juga menilai kinerja Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Pasuruan belum maksimal.

Fraksi PPP misalnya, yang menyoroti terkait penanganan Covid-19. Di antaranya, masih tingginya penderita dan angka kematian imbas Covid-19. Selain itu, rendahnya sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat, salah satunya di pasar daerah.

Kondisi itu pun dimanfaatkan sejumlah fraksi untuk menyoroti pemkab. Selain menilai P-APBD yang masih belum detail, juga menilai kinerja Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Pasuruan belum maksimal.

“Jadi, kami juga meminta ada anggaran yang rinci dan lengkap untuk penanganan Covid-19. Baik yang sudah digunakan dan sisanya rencananya seperti apa?” ujar Moh Aminuddin, juru bicara Fraksi PPP.

Sorotan juga disuarakan Fraksi Nasdem, yang mengemukakan terkait terbentuknya tim gugus tugas sampai tingkat desa. Namun, hasil kinerja juga dinilai belum maksimal. “Hal ini juga terlihat dari masih adanya fenomena perampasan pasien. Hal ini mengindikasikan ada kebuntuan komunikasi antara masyarakat dan rumah sakit yang harusnya bisa dijembatani oleh tim gugus tugas,” ujar Eko Suryono.

Kekuatan Anggaran Turun

Di sisi lain, dalam pengantarnya, Bupati mengungkapkan bahwa APBD tahun ini memang banyak untuk penanganan Covid-19. Baik dari sisi kesehatan, dampak ekonomi, sampai penyediaan jaring pengaman sosial.

Sedangkan dalam Perubahan APBD dilakukan untuk melakukan penyesuaian anggaran di tahun berjalan ini dengan melihat perkembangan kondisi yang ada.

Secara garis besar, kebijakan dalam P-APBD adalah membelanjakan kembali sisa lebih anggaran tahun 2019, Melakukan percepatan APBD tahun 2020 dalam belanja tidak terduga untuk Covid-19 dan tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur kendati porsinya terbatas.

Secara umum, dijelaskan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksi memang ada penurunan. Baik dari pajak daerah sampai retribusi daerah. Untuk PAD terjadi penurunan dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 731,157 miliar menjadi Rp 659,8 miliar.

Hal ini terjadi lantaran untuk pajak daerah terimbas dari sisi terutama pajak hotel, restoran, sampai pajak hiburan. Untuk pajak daerah sendiri turun dari target Rp 445 miliar menjadi Rp 397 miliar. Sedangkan lainnya dari retribusi daerah, lain-lain dan pendapatan dana perimbangan.

Sedangkan dari APBD kekuatan anggaran belanja sebesar Rp 3,84 triliun turun menjadi Rp 3,495 triliun. Sedangkan untuk belanja tidak langsung naik dari Rp 1,963 triliun menjadi Rp 2,63 triliun.

Sumber Artikel : https://radarbromo.jawapos.com/bangil/24/08/2020/penanganan-covid-19-di-kab-pasuruan-kembali-jadi-sorotan/